Polemik Penambahan Pajak Nilai, Pengamat: Pemerintah Kehilangan Filosofi Mendasar Dalam Membuat Kebijakan dan Mengatur Urusan Rakyat
Rencana kebijakan Penambahan Pajak Nilai (PPN) yang belakangan menuai pro dan kontra rencana bakal tertuang dalam perluasan objek PPN, yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun kebutuhan masyarakat yang akan dikenai PPN diantaranya sembako dan sekolah, yang mana keduanya merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang menilai polemik ini justru akan semakin mencekik masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bagaimana pendapat pengamat terkait wacana …
Metode Talqiyyan Fikriyyan untuk Keberhasilan Menggerakkan Opini Islam
Metode Talqiyyan Fikriyyan atau dikenal dengan metode rasional adalah metode pemindahan ilmu kepada orang lain sebagai sebuah pemikiran dengan cara mentransfer hasil penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak kemudian dihubungkan dengan informasi sebelumnya yang telah terbukti benar kepastiannya dan digunakan untuk menginterpretasi fakta tersebut. Lalu apa kaitannya dengan menulis opini? Yang dimaksud ialah di antara proses penyampaian opini dan penerimaan oleh pembaca harus terjadi proses berpikir. Penulis harus mampu me…
Penerimaan Pajak Tulang Punggung APBN, Kemana Perginya Kekayaan Negeri?
Pemerintah bingung karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mulai limbung, utang menggunung sementara kebutuhan terus membumbung. Segala bentuk ekspektasi ekonomi yang menentramkan hati, pudar sirna saat pemerintah berencana mengeluarkan RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang menghapus pasal soal sembako yang tidak dikenai PPN. Sembako dikenai pajak adalah indikasi bahwa perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah sedang mengalami kesulitan likuiditas dan membutuhkan dana segar sesegera mungkin. Saat peme…
Hukum Tebang Pilih Dalam Sistem Kapitalisme
Massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bogor pada hari Jumat (11/06/2021). Massa yang berjumlah sekitar 1500 ini, menuntut agar HRS dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam kasus yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perwakilan massa yakni Mahdi Assegaf sudah memasuki gedung DPRD Kota Bogor untuk bertemu dengan Bima Arya. Massa menuduh, Walikota Bogor adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus yang dialami HRS (Kompas.com, 11/06/2021) Polda Metro Jaya menahan pemi…
Pengamat: Pajak Sembako dan Pendidikan, Memberatkan Masyarakat Bawah
Adanya polemik wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah dianggap menambah beban dan semakin mencekik rakyat khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lantas bagaimana pendapat pengamat terkait wacana tersebut? Di rubrik suara Muslimah kali ini Muslimah Jakarta telah berha…
Benarkah Tugas Mahasiswa Hanya Kuliah Saja?
Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) yang merupakan peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), pada Rabu (28/04/2021). Pelantikan Nadiem dilakukan bersamaan dengan dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),…
Menakar Kontroversi Pembatalan Haji 2021
Ramainya pemberitaan tentang polemik pembatalan haji 2021 ternyata membawa dampak kepada semua kalangan. Pro kontra pun terus terjadi. Suka tidak suka masyarakat saat ini justru lebih memilih berbicara di berbagai media online. Hal ini pula yang kemudian membuat seluruh jajaran pemerintahan terutama mereka yang berkecimpung di Badan Penyelanggara Haji. Menurut Ketua PW Azwar A Gani GP Ansor Aceh, pun ikut berpartisipasi untuk mendukung keputusan Menag Yaqut Cholil Qoumnas yang membatalkan penyelenggaraan haji karena mendahulukan keselamatan j…
Find Us at :