Berlindung di Bawah Undang-Undang Anti Kriti

Draf  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.  Sementara itu, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun a…

Pancasila Pemersatu Bangsa?

Di tengah berbagai macam isu perpecahan maupun konflik di Indonesia, Pancasila masih diharapkan perannya sebagai pedoman untuk menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Upaya penyadaran pesan pemersatu tersebut senantiasa diupayakan terutama pada bulan Juni yang merupakan bulan peringatan hari lahir pancasila, lebih tepatnya diperingati pada 1 Juni setiap tahunnya.  Upaya penyadaran melalui peringatan hari lahir pancasila itu pun telah dilakukan ke-76 kalinya. Salah satu contohnya adalah bentuk penyadaran dari beberapa Mahasiswa Universitas Ind…

Khilafah Sebuah Harapan?

BUMN Rugi, Islam Beri Solusi

Dilihat dari usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian negara, ada dua jenis perusahaan, yakni perusahaan milik negara dan swasta. Perusahaan swasta menghasilkan pajak, sedangkan kepemilikan negara (BUMN) berupa keuntungan. Perusahaan swasta semisal, pabrik-pabrik, perusahaan yang menjual produk atau jasa, serta perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh asing berupa sumber daya alam atau yang lainnya. Sedang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang beras…

Situasi Covid-19 Genting, Penerapan Syariat Penting

“Situasi Kota Bogor dalam hal covid hari ini genting, dan harus kita sikapi dengan serius.” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kamis (17/6/2021). Pernyataan ini dilontarkan Bima Arya setelah mendapatkan data teranyar dari Satgas Covid-19 bahwa Kasus Covid-19 Kota Bogor mencapai rekor tertinggi selama pandemi. Tercatat ada penambahan 204 kasus positif pada Kamis (17/6/2021). Penambahan jumlah kasus positif secara signifikan membuat tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan Kota Bogor ikut meningkat. Tingkat BOR di Kota Bogor …

Kontroversi Soal Ujian Pjok, Kelalaian atau Kesengajaan?

Kalangan guru SD di Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan adanya soal PAT PJOK yang  membahas sesuatu hal yang dinilai belum pantas untuk siswa kelas 5 SD (radarsukabumi.com, 1/6/2021). Peristiwa tersebut mendapat kritik dari Kris Dwi Purnomo, Guru PJOK sekaligus Sekretaris Gugus KKG PJOK Kecamatan Kadudampit. Menurut Kris pada dasarnya anak usia dini masih dalam tahap melihat, mendengar, dan mencari tahu.  Dengan rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi soal-soal seperti itu akan berdampak buruk bagi anak-anak tersebut. Bahasan  yang tidak pa…

Relasi Kuasa Politik dengan Praktik Kecurangan dalam Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih tiga tahun lagi. Namun demikian, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan, meminta jajaran Bawaslu di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk bersiap menghadapi kompleksitas Pemilu 2024. Di antara bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu. Selain itu, meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga pemilu jujur da…