Terus Bertumpu pada Pajak, Pasti Terpuruk!
Meita Latifah #Wacana — Pajak di Indonesia menjadi elemen utama pendapatan negara dan daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Menurut Sri Mulyani, pajak menjadi tiang utama pembangunan semua sarana dan prasarana ( tempo.co , 15/7/2024). Maka, wajar jika setiap tahun kenaikan pajak menjadi isu penting pemerintah pusat maupun daerah hingga memenuhi opini jagat media massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pajak 2025 sebesar Rp48 triliun, lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar Rp44,98 triliun. Tentu saja Pemprov DKI Jakarta berharap targ…
Cukup Komprehensif Mengentaskan Tengkes dengan Program Pranikah?
Dewi Purnasari #Depok — Tengkes adalah masalah yang masih mendera negeri ini. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis ini bahkan terus menjadi momok bagi pemerintah pusat dan daerah serta di tataran keluarga. Berbagai program coba dicanangkan sejak lama. Namun, selalu saja hasilnya tidak memadai atau tidak secara signifikan memberantas tengkes. Program-program tersebut hanya mengurangi angka presentasenya saja dan sifatnya tidak tuntas, melainkan berulang lagi di kemudiannya terjadi stunting . Berbagai…
Cegah Kerusakan Kaum Pemanggil Azab dengan Islam
Anggun Mustanir #TelaahUtama — Terjadi lagi! Belum lama ini, Polda Metro Jaya mengungkap pesta seks sesama jenis di salah satu hotel di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mirisnya, peristiwa tersebut bukan yang pertama terjadi di Jakarta. Sebelumnya, polisi telah beberapa kali membongkar praktik laknat yang dilakukan homoseksual. Dalam penggerebekan kali ini, polisi berhasil menangkap 56 pria. Parahnya, beberapa peserta pesta terkutuk tersebut ada yang sudah mempunyai istri (detiknews.com, 5/2/2025). Sayangnya, seperti yang suda…
Poligami Diributkan, Kekerasan terhadap Perempuan Jadi Alasan
Syifa’ Nafisah #Wacana — Isu mengenai poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat saat ini. Terlebih setelah Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Teguh Setyabudi, baru-baru ini menerbitkan aturan terkait praktik poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKJ. Aturan terkait poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub itu diterbitkan pada 6 Januari 2025. Dalam Pergub itu, dijelaskan bahwa i…
Find Us at :